Bicaranews.com | MEDAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara akan kembali melakukan pelantikan lebih dari 30 pejabat eselon III dan eselon IV dalam waktu dekat ini.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumut, Safruddin mengatakan, pelantikan itu berdasarkan hasil evaluasi dari tim khusus.
“Sekarang ini tim evaluasi kinerja sudah bekerja. Mudah-mudahan akan selesai dalam waktu dekat sehingga mendapat pengesahan dari gubernur,” kata Safruddin, Rabu (1/3/2023).
bergantung hasil evaluasi tim. Berkaitan rencana pengukuhan tersebut, belakangan ini muncul bau yang tidak sedap.
Ada dua OPD yang menjadi sorotan karena disebut-sebut melakukan pengutipan kepada calon pejabat yang ingin promosi.
Aroma traksaksional ini sudah berkembang di lingkungan OPD itu sejak pelantikan 911 pejabat eselon III dan IV pada Selasa pekan lalu.
Kedua OPD itu adalah Dinas Pertanian dan Holtikultura dan Dinas Kesehatan. Indikasi ini terlihat manakala pimpinan OPD yang pindah ke OPD yang lain, seluruh pegawai juga ikut pindah, sehingga terkesan kalau mereka membentuk semacam ‘dinasti’ di OPD tersebut.
Seorang pejabat senior di Pemprov Sumut yang enggan menyebutkan namanya mengatakan, adanya permainan dari dinasti ini untuk melakukan pengutipan kepada pejabat yang mereka usulkan untuk dilantik.
Seolah-olah mereka lah yang berjasa menaikkan karir pejabat di OPD tersebut. “Mereka memanfaatkan semangat perubahan yang dicanangkan Bapak Gubernur untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Seakan menangguk di air keruh,” kata pejabat itu. Nyatanya, beberapa orang yang gagal dilantik bersuara diam-diam.
“Hal ini jelas sangat tidak sejalan dengan prinsip dari Gubernur yang melarang adanya transaksional dalam promosi atau pelantikan pejabat. Kinerja lembaga pasti akan rusak kalau pimpinan OPD-nya seperti ini,” tambahnya.
Menanggapi hal ini, Kepala BKD Sumut, Safruddin mengaku tidak mengetahui situasi tersebut. “Saya tidak tahu menahu dengan situasi yang terjadi di OPD lain. Tapi kalau ditanya soal peran BKD dalam pergeseran pejabat Pemprovsu, saya jamin tidak ada yang seperti itu,” kata Safruddin.
Ia menekankan agar BKD Sumut tetap bekerja lebih profesional. Kasus kecolongan adanya dua orang ASN yang sudah meninggal tapi masuk dalam daftar pejabat yang dilantik, menjadi batu loncatan bagi BKD Sumut untuk bekerja lebih baik.
"BKD telah meminta seluruh OPD agar data kepegawaian yang tercantum dalam applikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg) diperbaharui setiap pekan," pungkasnya. (t/bn)
Posting Komentar
0Komentar