Bicaranews.com | MEDAN - Cipayung Plus Sumatera Utara, menyampaikan sikap dan catatan penting yang harus diselesaikan oleh Polda Sumatera Utara agar keluar dari zona peredaran narkoba terbesar se Indonesia dengan tingkat Kriminalitas yang tinggi.
Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumut Daniel Sigalingging, menyampaikan tidak responsifnya jajaran Polda Sumut dalam menyikapi laporan atau aduan masyarakat.
"Mulai dari Polda, Polres sampai kepada Polsek, harus segera melakukan pembenahan penanganan terhadap setiap laporan masyarakat. Jangan sampai laporan masyarakat banyak yang dibiarkan mengambang dan terbengkalai," ujar Daniel seperti relis yang diterima media ini, Jumat (26/5/2023).
Daniel juga menyampaikan, terbukti dengan tidak adanya kejelasan laporan atas penanganan kasus pemukulan terhadap kader/anggota Cipayung Plus oleh Propam Polda Sumut dan Reskrimum Polda Sumut dengan Lp/486/V/2023/SPKT/Polda Sumatera Utara.
"Padahal laporan kami sudah sebulan lebih disampaikan. Kami khawatir ini menjadi kebiasaan oleh aparat kepolisian, memperlama proses laporan-laporan yang ada. Apalagi kami mendengar dari salah satu petinggi Polda bahwa laporan kami akan dihentikan saja," tambah Daniel Sigalingging.
Hal yang sama disampaikan Koordinator Wilayah Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Sumut-Aceh Arion Pasaribu, mendesak agar Kepolisian Daerah Sumatera Utara mengevaluasi secara besar-besaran KAMTIBMAS di Sumatera Utara.
"Tingginya perilaku Kriminalitas yang mengganggu Kamtibmas dimasyarakat Sumatera Utara harus segera dituntaskan oleh Polda Sumut dengan melakukan upaya preventif dan juga penindakan terhadap para pelaku kejahatan. Mengingat banyaknya keresahan masyarakat Kota Medan dan juga Sumatera Utara terkait peredaran narkoba, curanmor, Begal, Pencurian, Tawuran, dan tindak pidana lainnya yang megganggu ketertiban masyarakat," ungkapnya.
"Laporan yang diberikan masyarakat kepada Kepolisian jangan dibiarkan mengambang begitu saja. Bahkan sudah banyak kader Cipayung Plus Sumut yang telah menjadi korban," tambah Arion Pasaribu.
Arifuddin Bone, Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumatera Utara juga menyampaikan evaluasinya kepada Polda Sumatera Utara, agar kebebasan dalam menyampaikan aspirasi jangan dihadapi dengan upaya penguntitan yang berlebihan.
"Kami dengan tegas megecam tindakan intelijen yang sangat berlebihan dan mengganggu kenyamanan karena selama beberapa hari mengikuti dan mengabil gambar tanpa izin aktivitas Ketua Umum Cipayung Plus Sumatera Utara ditempat umum seperti mengikuti para bandar narkoba. Sementara para pelaku bandar narkoba saja masih banyak berkeliaran di Sumatera Utara. Jangan sampai, kita mau menyampaikan pendapatpun dianggap sebagai musuh bagi bangsa dan dianggap bandar narkoba. Mari berkaca siapa Bandar Narkoba dan bagaimana penanganan terhadap mereka dan barabg-barang buktinya." Geram Arifuddin Bone
Wira Putra, Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sumatera Utara, juga menyampaikan ketika ada banyak tamu VVIP di Sumatera Utara beberapa Kontak dari Ketua Umum Cipayung tidak dapat diakses.
"Beberapa nomor telepon/WA Ketua Umum Cipayung Plus tidak dapat diakses selama kehadiran tamu VVIP di Sumatera Utara. Kejadian seperti ini sangat disayangkan, mengingat kita dianggap sebagai ancaman yang berbahaya sehingga akses pribadi kita terganggu bahkan disadap. Ini sudah sangat keterlaluan. Padahal Cipayung Plus Sumut sampai detik ini tidak ada melakukan apapun yang dikhawatirkan pihak intelijen yang kami anggap berlebihan," ujar Wira Putra.
Muhammad Tarmizi, Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumut memaparkan, dengan adanya upaya-upaya penguntitan yang begitu masif kepada Cipayung Plus, Tarmizi berharap itu dilakukan saja kepada para pelaku kejahatan Narkoba dan para pencuri sepeda motor yang melakukan aksinya berulang kali.
"Upaya kepolisian yang melakukan penguntitan kepada kami para Ketua Umum di Cipayung Plus, sebaiknya dilakukan saja kepada para pelaku atau bandar narkoba, pelaku kriminalitas, dan bandar-bandar judi. Kami malah khawatir, narkoba, judi, curanmor, malah dibekingi oleh oknum-oknum aparat. Oknum-oknum seperti ini seharusnya yang diikuti dan di tangkap. Terbukti seorang jendral Bintang Dua Teddy Minahasa divonis penjara seumur hidup dengan kasus penjualan barang bukti narkoba. Ini tidak menutup kemungkinan juga terjadi di jajaran Kepolisian di Sumatera Utara. Isu 12 Kilogram Sabu yang diduga diseludupkan oleh oknum kepolisian juga harus terus ditelusuri. Itu barang bukti setelah diselundupkan mau diapakan, pasti akan dijual," ujar Muhammad Tarmizi.
Koordinator Wilayah Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia meminta Kapolda Sumut benar-benar dalam melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Kepolisian di Sumatera Utara.
"Bapak Panca Putra Simanjuntak harus lebih serius dalam membenahi kepolisian di Sumatera Utara. Tindakan kejahatan banyak terjadi di Sumatera Utara. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh Kapolda adalah dengan membenahi internal kepolisian terlebih dahulu. Melakukan revolusi mental di internal kepolisian. Agar aparat kepolisian ketika turun kemasyarakat, melakukan penindakan kepada masyarakat yang melakukan kriminal, tidak mudah untuk disuap, melakukan kompromi yang dapat meringankan hukuman, atau bahkan tidak menindak para pelaku kejahatan," sebutnya.
"Misalnya saja hari ini, kita tidak pernah lagi mendengar adanya penangkapan kasus korupsi yang ditangani oleh Polda Sumut. Padahal, banyak sekali oknum pejabat di kabupaten kota atau bahkan di provinsi yang korup. Tapi tidak ada lagi kita melihat taring Polda Sumut dalam memberantas para koruptor didaerah-daerah di Sumatera Utara. Sementara ada unit Tipikor, Krimsus, dan yang lainnya untuk melakukan penindakan itu," tambah Ceperianus Gea.
Abdul Rahman, Ketua Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumut mengecam dan akan lakukan aksi jika tuntutan Cipayung Plus tidak dipenuhi.
"Kami akan laksanakan Aksi besar-besaran jika Polda Sumut tidak berbenah. Saya meminta agar Kapolda dan seluruh jajarannya serius dalam menjalankan tugasnya. Jika sudah tidak sanggup, kami yang akan sampaikan kepada Kapolri agar Kapolda Sumut segera diganti. Kami siap menyampaikannya langsung kepada Kapolri kok. Kami memastikan dalam waktu dekat kami akan mengarahkan megaphone dan massa kami ke Mapolda Sumut," tutup Ketum Badko HMI Sumut. (rel/bn)
Posting Komentar
0Komentar