Bicaranews.com|Medan - Komisi IV DPRD Kota Medan meminta Dinas Perhubungan (Dishub) untuk membenahi sistem perparkiran, mengingat potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir cukup besar.
Hal itu disebutkan Ketua Komisi IV DPRD Kota Medan Paul Mei Anton Simanjuntak SH kepada wartawan, Jumat (22/1/2021) via selularnya. Disebutkannya, banyak laporan yang masuk ke Komisi IV terkait masih bobroknya pengelolaan parkir di Kota Medan.
“Salah satunya, kawasan perkantoran pemerintahan juga dikutip parkir. Padahal tidak boleh. Lebih aneh lagi, target PAD justru tidak tercapai,” ujar Politisi PDI Perjuangan itu.
Disebutkannya, realisasi PAD dari retribusi parkir di Medan tahun 2019 hanya Rp.24,1 miliar, padahal targetnya sebesar Rp.48 miliar. "Miris sekali kita mendengarnya. Medan merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia. Ketersediaan lahan parkirnya luar biasa. Bahkan hampir di semua tempat kita parkir, pasti dikutip Jukir berseragam," ungkapnya.
“Dishub harus mencari solusi agar meminimalisir kebocoran PAD dari sektor parkir Jangan sampai kebocoran-kebocoran yang terjadi dibiarkan, sehingga PAD tetap tidak tercapai,” sebutnya.
Sementara itu, beberapa waktu lalu Kadishub Iswar mengatakan PAD retribusi parkir di Kota Medan paling besar dibandingkan kota lain. Namun demikian, pihaknya tetap berupaya meningkatkan PAD dari retribusi parkir tersebut. "PAD parkir di Medan paling besar. Tapi, kami tetap akan melakukan pembenahan," paparnya saat kunjungan Komisi IV ke Dishub beberapa waktu lalu. (sioge/bn)
Posting Komentar
0Komentar