Minggu Depan Sumut akan Berlakukan Sanksi Denda Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan - Bicara News | Bicara Membangun Nusantara

Header Ads

Header ADS

Minggu Depan Sumut akan Berlakukan Sanksi Denda Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

Bicaranews.com|Medan - Kapolda Sumut Irjen Pol. Drs. Martuani Sormin, MSi menyampaikan peran dari unsur 3 pilar yaitu Kepala Desa/Lurah, Bhabinkamtibmas dan Bhabinsa sangatlah besar dan menjadi ujung tombak penanganan Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Kapolda Sumut dalam Rakor Bhabinkamtibmas di Hotel Garuda Plaza Medan, Selasa (15/9/2020) yang mengusung tema “Peran Kamtibmas Dalam Penerapan Protokol Kesehatan, Ketahanan Pangan dan Menghadapi Pemilukada Tahun 2020”

Martuani mengatakan, saat ini kasus positif Covid-19 sudah mencapai 8.526 orang. Covid-19 tidak mengenal pangkat, jabatan dan status siapa saja dapat terpapar virus tersebut. Wilayah Sumut menduduki peringkat ke – 7 Nasional terkonfirmasi Covid-19.

Unsur 3 pilar harus berperan aktif dalam mengawasi dan mendisiplinkan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Beri sanksi sosial berupa tindakan fisik bagi masyarakat yang melanggar namun tetap secara sopan dan humanis.

Ia juga mengatakan dihari pertama pelaksanaan Operasi Yustisi Tahun 2020, sudah ada sekitar 1.300 teguran kepada masyarakat yang tidak mematuhi anjuran protokol kesehatan dimana mayoritas adalah para pelaku usaha.

“Minggu ini masih kita berikan teguran dan penahanan KTP selama 3 hari bagi para pelanggar. Namun, minggu depan akan kita beri sanksi denda Rp100 ribu untuk perorangan dan bagi para pelaku usaha denda Rp300 ribu”, ungkapnya

Jika para pelaku usaha masih tidak patuh maka tempat usaha akan ditutup sementara. Dengan maksud untuk menimbulkan kesadaran diri masyarakat akan pentingnya mematuhi anjuran protokol kesehatan ditengah pandemi Covid-19.

Irjen Martuani juga meminta Kepala Desa/Lurah, Bhabinkamtibmas dan Bhabinsa untuk tegas dan tidak ragu memberikan sanksi jika masih ada masyarakat yang melakukan pelanggaran. 

Ia juga mengingatkan agar seluruh personil TNI-Polri dan ASN bersikap netral dalam pelaksanaan Pilkada yang akan datang. Tugas sebagai aparatur negara hanya menjami penyelenggaraan Pilkada berjalan aman dan kondusif.

“Siapapun yang terpilih nantinya dia adalah putra-putri terbaik daerah. Mari kita jaga netralitas sebagai aparatur negara dan bekerja sama agar pelaksanaan Pilkada dapat berjalan aman, lancar dan tertib”, ujarnya.  (klg/bn)

Diberdayakan oleh Blogger.