LSM Pakar Sumut Apresiasi AMK Tolak Deklarasi KOBAR di Humbahas

LSM Pakar Sumut Apresiasi AMK Tolak Deklarasi KOBAR di Humbahas

Rambe
By -
0

Bicaranews.com|Medan - LSM PAKAR Provinsi Sumatera Utara (Sumut) apresiasi Aliansi Masyarakat Kampus (AMK) Humbang Hasundutan menolak keras pelaksanaan Deklarasi Koalisi Bersama Rakyat (KOBAR) dilaksanakan di Humbang Hasundutan (Humbahas).

Apresiasi itu disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) LSM Pakar Sumut,  Ir Linceria Nainggolan, Minggu (20/3/2022). Ia mempertanyakan soal kepentingan pelaksaan dari Deklarasi KOBAR tersebut. 

"Ada apa dibalik Deklarasi tersebut ? Apa ada pembekingan dari Pemerintah Pusat ? Dan siapakah pejabat yang dimaksud ? Apakah ada kepentingan atas pelaksanaan Deklarasi KOBAR ?" sebut Linceria. 

Ia juga menyampaikan dengan adanya kegiatan tersebut akan menjadi pertayaan besar seluruh anak negeri khusus Sumatera Utara (Sumut) yang dikenal vokal menggaungkan Demokrasi. 

"Sumut sudah terkenal vokal menggaungkan Demokrasi.  Jangan pula kita yang merusak Konstitusi di Negara ini dengan cara menggalang dukungan supaya UUD 1945 di amandemen agar Presiden 3 periode," ungkap Lince. 

"Statement ini akan menjadi pembelajaran Demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini," tambah Linceria didampingi Sekwil LSM Pakar Roy Syamsul Gultom dan Jay Hutagaol. 

AMK Humbahas

Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Kampus (AMK) Humbang Hasundutan menolak adanya Deklarasi Kobar di Humbahas, sebab mereka menilai acara tersebut disinyalir untuk tujuan Presiden 3 Periode dan meminta supaya OKP dan Ormas yang di  Humbahas menolak adanya Deklarasi tersebut karena dianggap tidak mematuhi konstitusi di Negara dan berupaya menggalang dukungan untuk mengamandemen UUD 1945 agar mengubah masa jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 periode.

"Deklarasi yang disinyalir untuk presiden 3 Periode sangat tidak mematuhi Konstitusi dan berupaya menggalang dukungan supaya UUD 1945 di amandemen. Kita tidak tau apa kepentingan dalam upaya menggalang dukungan tersebut. Koalisi yang mengatasnamakan rakyat, tapi rakyat yang mana yang diatasnamakan. Rakyat menjadi topeng untuk menggolkan berbagai kepentingan," ungkap Ketua AMK Humbang Hasundutan, Richard Siburian, Jumat (18/3/2022).

"Kita mempertanyakan apa kepentingan dan tujuan Swangro Lumban Batu di HumbangHasundutan untuk membuat Deklarasi KOBAR. Dan mempertanyakan apa hubungannya dengan Bupati HumbangHasundutan Dosmar Banjarnahor, S.E. Sebab mengingat pada pilkada 2020 Agenda yang dibuat oleh KAMMI (Organisasi Besutan Swangro Lumban Batu) berkaitan untuk mengupas kinerja Dosmar Banjarnahor sebagai Bupati selama 1 periode,"  tambah  Richard Siburian. (t/hendri)

Posting Komentar

0Komentar

Posting Komentar (0)