Warga Simpang Selayang Keluhkan Kinerja Kepling, Urusan Tidak Selesai Kalau Tidak Ada Uang - Bicara News | Bicara Membangun Nusantara

Header Ads

Header ADS

Warga Simpang Selayang Keluhkan Kinerja Kepling, Urusan Tidak Selesai Kalau Tidak Ada Uang

Bicaranews.com|Medan - Segala urusan administrasi kependudukan atau segala urusan tidak akan selesai kalau tidak ada uang. Memang oknum Kepling ini tidak minta langsung, namun kalau tidak ada uang maka urusan tidak akan selesai.  

Hal itu dikatakan warga Simpang Selayang  Sri Mulyani Purba kepada Sekcam Medan Tuntungan saat mengikuti Reses Pertama Tahun III Anggota DPRD Medan Drs Daniel Pinem, Senin (21/2/2021) di Jambur Bukit Permai Simpang Selayang yang dihadiri ratusan warga. 

Ditambahkannya, kemana warga harus mengadu dan kenapa harus seperti ini pelayanan Kepling yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah di tingkat terbawah. 

Hal senada diungkapkan warga lainnya, Anwar yang menyebutkan kalau ada oknum Kepling yang minta uang ke warga kalau ada urusan. “Kalau tidak ada uang, maka segala urusan akan mandek dan tidak akan selesai,” ujarnya. 

Selain itu dikeluhkannya di lingkungannya ada 2 warga yang tidak mampu namun tidak mendapatkan PKH. Anwar juga meminta agar ada jalan tembus ke Assisi agar mempermudah urusan warga.  

Warga Pales, S Sembiring pada kesempatan itu juga mengeluhkan pelayanan Kepling di daerahnya tidak maksimal. “PBB kami tidak disampaikan, sehingga warga harus langsung mendatangi loket pembayaran PBB,” ujarnya seraya mengeluhkan Kepling tidak menggerakkan kebersihan di pinggir jalan. 

Sementara itu, Dewi br Tarigan warga Simpang Selayang mengeluhkan sulitnya membuat adiministrasi kependudukan di kelurahannya. Hal senada diungkapkan warga lainnya Saefuddin yang mempertanyakan kenapa mengurus akte dan KK di kelurahan sampai 2 tahun tidak selesai. 

Warga Pales VII Gang Keluarga Lingkungan 15, Wulan mengeluhkan gangnya selalu banji sepaha orang dewasa kalau hujan deras. Dimohonkannya juga agar BPJS Mandiri miliknya yang sudah nunggak 8 bulan dialihkan ke PBI. Masalim Gulo warga Jalan Bunga Rinte Gang Baru dalam kesempatan itu juga mengeluhkan jalan di lingkungannya sudah lama rusak, sementara gang dekat rumahnya sudah 3 kali diaspal. Florida Ginting juga minta agar Jalan Bunga Rinte Lingkungan XV agar diaspal dan dilaporkannya drainase di sana belum ada. 

Menanggapi itu, Sekcam Medan Tuntungan Hendra Arjudanto SSTP mengatakan belum lama ini ada pelantikan Kepling. Dalam pelantikan ditekankan kepada para Kepling agar menjadi pelayan masyarakat. Salah satunya masalah kebersihan, diharapkan para Kepling wajib melakukan gotong royong bersama warga seminggu sekali. 

“Kalau ada keluhan terkait Kepling ini, segera lapor ke kecamatan. Akan jadi proyeksi kami untuk mengevaluasinya. Kalau sampah tidak diangkat, juga lapor ke kecamatan. Kalau ada parit sumbat dan tidak dibersihkan, juga lapor biar ada tindakan kepada aparat yang bersangkutan,” ujarnya seraya memberitahu nomor HP miliknya untuk pelaporan yaitu 0813-7588-8005.    

Pihak Kelurahan Simpang Selayang Chandra mengatakan PBB diberikan dari UPT ke kelurahan dan kemudian diserahkan ke Kepling agar disampaikan kepada warga. Selain itu, masalah Bunga Rinte Gang Bangun dan Bunga Rinte 15 sudah diusulkan Kepling pada Musrenbang kemarin. Terkait KK, Surat Pindah yang tidak selesai-selesai, warga diharapkan datang ke kelurahan agar dicarikan solusi terbaik. “Kami siap membantu,” ujarnya. 

Terkait jalan dan drainase, Ka UPT PU Medan Selatan Gunawan Siahaan menyebutkan pihaknya akan turun ke lokasi melakukan survei. Terkait pembuatan drainase dan jalan menuju assisi, itu merupakan usulan baru karena memang tidak ada sebelumnya. Kalau mau ditembuskan, bisa diusulkan kepada kelurahan dan kecamatan agar disampaikan ke Dinas PU. 

Sementara itu, Daniel Pinem menyebutkan mudah-mudahan warga bisa puas dengan tanggapan para OPD dan kecamatan serta kelurahan. Terkait BPJS Mandiri tertunggak, bisa dialihkan ke PBI, namun tunggakan harus dibayar dulu.

Tekait bantuan PKH, saat ini dipakai adalah data 2015. Namun pada 2021 lalu ada pendataan warga tidak mampu untuk dimasukkan ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). “Yang tidak masuk ke DTKS, tidak akan menerima bantuan apapun dari pemerintah,” ujar Politisi PDI Perjuangan itu.  Namun masih ada jalan, ujarnya, kalau kalau merasa layak, saat ini juga bisa didaftarkan melalui Kepling atau kelurahan. (sioge/bn)

Diberdayakan oleh Blogger.