Transformasi Digital dan Reformasi Birokrasi Jadi Kunci Kemenkumham Hadapi Tantangan Layanan Publik

Baca Juga

Kepala Rutan Tarutung Evan Yudha Putra Sembiring Saat Mendengarkan Kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2024 di Ruang Kerjanya, Senin (16/12) 

Bicaranews.com | TARUTUNG - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menekankan pentingnya transformasi digital dan reformasi birokrasi dalam menghadapi tantangan layanan publik yang semakin kompleks. Hal ini disampaikannya dalam kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2024 yang diselenggarakan Kementerian Hukum dan HAM, Senin (16/12/2024).  

Menurut Supratman, peningkatan kualitas layanan publik tidak bisa dilepaskan dari pemanfaatan teknologi dan pembenahan birokrasi. “Transformasi digital bukan sekadar pilihan, tetapi kebutuhan untuk memastikan pelayanan lebih cepat, efisien, dan transparan,” ujarnya.  

Ia juga menegaskan bahwa reformasi birokrasi harus terus digalakkan untuk meminimalisir kendala struktural yang kerap memperlambat program kerja. Sinergi antar unit kerja menjadi kunci utama agar setiap kebijakan dan program dapat berjalan konsisten serta berkelanjutan.  

Dalam kegiatan ini, seluruh satuan kerja Kemenkumham, termasuk Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tarutung, turut hadir untuk mengevaluasi kinerja sepanjang tahun 2024. Evaluasi ini menjadi momentum penting dalam merumuskan strategi baru guna meningkatkan kualitas pelayanan publik pada 2025.  

Penyerahan Piagam Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) 2024 menjadi salah satu bentuk apresiasi terhadap satuan kerja yang berhasil menunjukkan komitmen dalam reformasi birokrasi. Kegiatan ini turut dihadiri Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, serta Menteri Koordinator Hukum Yusril Ihza Mahendra.  

Dengan dorongan transformasi digital dan reformasi birokrasi, Kemenkumham optimis dapat menjawab tuntutan layanan publik yang semakin dinamis dan kompleks di tahun mendatang. (*)