Hendro menyebut, ada beberapa penyebab di mana porsi APBD Sumut akan kesulitan jika harus memenuhi anggaran tersebut.
"Jadi costnya itu terlalu besar membebankan APBD kita, itupun sudah kita potong, harusnya sampai 1 triliun lebih. Sudah kita rasionalisasi jadi Rp 800 miliar untuk penyelenggaraan PON di Sumut saja, karena ada sekitar 30 atau 40 cabor," ujar Hendro, Rabu (24/4/2024).
Hendro menyebut, di tahun 2023 Pemprov Sumut menganggarkan Rp 400 miliar untuk persiapan Pilgub. Sementara pendapatan Sumatra Utara tidak sampai Rp 300 miliar, hanya sekitar Rp 200 miliar.
Sementara, kata Hendro, juga terjadi gagal bayar di Dinas PUPR Sumut dalam proyek Rp 2,7 triliun.
"Jadi terlalu gegabah TAPD sehingga biaya proyek multiyears itu tidak terbayarkan. Kemudian di 2024 kita anggarkan Rp 800 miliar untuk PON. Di P-APBD Rp 300 miliar di Dispora, di R-APBD itu dianggarkan Rp 500 miliar," ucapnya.
Penyebab lainnya, kata Hendro, pemerintah pusat hanya membantu Rp 150 miliar dalam biaya operasional PON. Anggaran ini berbeda jauh dari pelaksanaan PON di Jawa Barat, Riau, hingga Papua yang sampai ratusan miliar.
"Nah itu memberatkan APBD kita, sehingga itulah mengapa perlu dilakukan efisiensi. Informasinya sudah dua kali, jadi TAPD gagal dalam mengontrol belanja kita di 2024 ini, akhirnya rasionalisasi semua.
Ini sangat tidak bagus untuk kinerja APBD ke depannya, bagaimana mau tercapai indikator keberhasilan. Kalau dipotong-potong anggaran yang bersifat padat karya, belanja modal dan segala macam," ungkapnya.
Hendro juga menyinggung sikap Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumut yang tidak terbuka terkait kondisi keuangan Sumut dalam menghadapi PON 2024.
"Kemarin Kadispora bilang siap. Siap itukan bukan hanya soal venuenya, itukan sudah dianggarkan jauh-jauh hari. Harusnya kalau memang tidak ada anggaran itu ya bilang saja minta ditunda, kita harus tegas, jangan semua dibebankan ke kita," katanya.
Ia juga mengatakan, Pemerintah Pusat masih enggan menambah biaya tambahan dalam operasional PON. Total APBN yang diberikan kepada penyelenggara senilai Rp 300 miliar yang harus dibagi dua dengan Aceh.
"Kemenpora alasannya bahwa Sumut sama Aceh memenangkan open bidding sebagai penyelenggara PON ke-21 tahun 2024. Sehingga di kemenangan itu mereka harus menanggung cost yang lebih banyak. Nah itu yang enggak disebutkan di awal," katanya.
Dialihkan untuk Nasib Guru Tidak Tetap (GTT)
Dikatakan Hendro, anggaran Rp 800 miliar untuk biaya operasional PON lebih baik dialihkan untuk nasib Guru Tidak Tetap (GTT) di Sumut.
"Mending kita selamatkan 800 miliar untuk gagal bayar multiyears kemarin, kerugian Dinas PUPR dan kita jaga untuk guru-guru GTT yang kemarin sempat gajinya tidak dibayar 3 bulan, di Maret baru dibayar 2 bulan," katanya.
Hendro juga mengatakan, dari informasi yang diterima pihaknya, gaji untuk GTT harus berkurang tahun ini dari hitungan yang seharusnya 30 jam menjadi di bawah 24 jam.
"Dan untuk biaya pendidikan kita, kesehatan kita, karena Rp 800 miliar itu besar. Informasi kita terima gaji GTT yang diterima sekarang sudah di bawah Rp 2 juta. Serta kita butuh kuota PPPK guru yang lebih banyak. Apalagi kita akan ada pilkada, jadi bebannya besar sekali ini," ucapnya.
Ia menyebut, urgensi dari pelaksanaan PON juga tidak signifikan untuk membangkitkan ekonomi di Sumut. Hendro mengaku pihaknya sudah mengecek ke Papua, Jawa Barat.
"Kalau hasil audit BPK bahwa kita harus mengamankan Rp 3,4 triliun di tahun 2024 ini, darimana sumbernya? Ya salah satunya adalah dana persiapan PON itu kalau bisa kita anggarkan ke situ karena kita berharap pemerintah pusat bisa memahami kondisi keuangan di Sumatra Utara," pungkasnya. (Tri/Bn)
Posting Komentar
0Komentar