Gubernur Edy Minta Hentikan Tambang Ilegal di Mandailingnatal - Bicara News | Bicara Membangun Nusantara

Header Ads

Header ADS

Gubernur Edy Minta Hentikan Tambang Ilegal di Mandailingnatal

Gubernur Sumut

Bicaranews.com|MADINA - Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi secara tegas meminta semua pihak menghentikan pertambangan ilegal di Kabupaten Mandailingnatal. Pertambangan ilegal menurutnya berdampak besar pada kerusakan lingkungan di Kabupaten Mandailingnatal.

Masalah pertambangan ilegal masih menjadi polemik di Mandailingnatal terutama penambangan emas. Edy Rahmayadi meminta kepala desa, Babinsa, Babinkamtibnas dan masyarakat berperan aktif mengahalau penambangan ilegal di daerahnya.

"Kepala desa, Babinkamtibnas,  yang paling dekat dengan itu, secara undang-undang itu sudah kita lakukan, itu sudah melanggar peraturan, harus berani kalau itu menyengsarakan rakyat," kata Edy Rahmayadi, saat dialog dengan masyarakat di acara Ngobrol Bersama Pemimpin (Ngopi) Sumut, Selasa (11/10).

Salah satu dampak terbesar pertambangan ilegal adalah masalah kesehatan termasuk stunting di Kabupaten Mandailingnatal. Edy Rahmayadi berharap ini menjadi perhatian lebih baik Pemprov Sumut juga Pemkab Mandailingnatal.

"Coba perhatikan, apa ada pekerja tambang yang makmur, berapa persen, lebih besar lagi dampak buruknya. Tapi, kalau kita suruh dia berhenti, kita harus siapkan alternatif pekerjaan lain, bertani misalnya, beternak atau yang lainnya," kata Edy Rahmayadi didampingi Ketua TP PKK Sumut Nawal Lubis.

Pada kegiatan dialog ini, salah satu yang paling banyak dikeluhkan masyarakat adalah soal jalan. Menurut salah satu warga, Sofian Lubis, beberapa ruas jalan terancam rusak parah dalam waktu dekat bila tidak dibenahi.

Sementara itu, Wakil Bupati Mandailingnatal Atika Nasution mengatakan, akan terus bersinergi dengan semua pihak termasuk Pemprov Sumut terkait penambangan ilegal. Selain itu, pihaknya juga terus berupaya untuk meningkatkan sektor pertanian, termasuk karet.

"Ada sekitar 25.000 Ha lahan karet masyarakat yang saat ini butuh peremajaan dan mereka tidak memiliki dana, sekarang kami sedang melakukan studi untuk mendapatkan data yang akurat, mana kebun rakyat, mana yang masuk hutan lindung, kalau ini selesai masyarakat kita banyak yang akan kembali aktif bertani dan berkebun untuk kesejahteraan mereka," kata Tika.(Bn)

pewarta: Rambe

Diberdayakan oleh Blogger.