Bicaranews.com|Medan - Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Juru Parkir Kota Medan melakukan aksi unjur rasa di depan Kantor Wali Kota Medan, Jalan Kapten. Maulana Lubis, Kamis (14/10/2021).
Dalam aksinya mereka meminta Wali Kota Medan Bobby Nasution untuk membatalkan kebijakan penerapan E-Parking pada 22 titik di Kota Medan.
“Kami aliansi juru parkir Kota Medan menolak Perwal (Peraturan Wali Kota) yang dilakukan Wali Kota dan Dinas Perhubungan,” kata koordinator aksi, Dedi Harvi dalam orasinya.
Menurut mereka, kebijakan ini tidaka akan menyejahterakan masayrakat, melainkan akan membunuh mereka secara langsung. "Kalau tak sanggup menjadi wali kota, mundur. Nggak perlu dia, masyarakat milih dia karena rasa, bukan karena kemampuan," ucapnya.
Selain itu, Dedi membantah pernyataan Wali kota Bobby yang mengatakan banyak terjadi kebocoran pendapatan dari sektor retribusi parkir.
"Tidak mungkin setoran dari tukang parkir terpotong, itu langsung disetorkan. Kalau kata wali kota ada kebocoran, itu di kantor mereka, bukan di lapangan. Setoran kita terlambat, besok harus bayar double," sebutnya.
Selama ini, tambah Dedi, pendapatan jukir di Medan sangat memprihatinkan. Apalagi para jukir semakin terintimidasi dengan kehadiran pihak ketiga semakin yang akan memutuskan mereka tidak bekerja lagi disitu.
"Nggak usah saya sebut namanya (pengelola), wali kota tahu itu, ini ada deal-deal yang nggak benar. 22 titik, apakah masuk Jalan Surabaya yang parkirnya lebih banyak, Jalan Sutomo, kenapa? Itu punya bos-bos yang ngga boleh di ganggu. Kebocoran itu ada di dishub," tutupnya
Menurut Dedy, peraturan E-Parking sangat merugikan jukir lantaran dikelola pihak ketiga. Selain itu, sistem pembagiannya di bawah upah minimum. “Ini mematikan nafkah para jukir dan terus terintimidasi pihak ketiga,” ujarnya.
Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kasi Parkir Wilayah I Kota Medan, Gumartin Tampubolon yang menjumpai massa aksi berjanji akan menyampaikan aspirasi dari para jukir tersebut kepada Wali Kota Medan, Bobby Nasution melalui Kepala Dinas (Kadis) Perhubungan Kota Medan.
“Jadi nanti kita sampaikan apa yang menjadi tuntutan massa aksi yang melakukan aksi menolak penerapan E-Parking,” ucapnya.
Kendati, Gumartin sendiri mengaku belum mengetahui perihal tentang pengelolan itu bakal dilakukan pihak ketiga.
“Yang kita tahu kebijakannya itu dari pihak ketiga. Yang pertama kelas I sepeda motor 60 persen untuk pihak ketiga dan 40 persen untuk pihak pemerintah. Nah kalau yang lain kita belum tahu,” tukasnya.
Amatan dilapangan, puluhan juru parkir Kota Medan itu juga melakukan aksi di depan Kantor DPRD Medan dengan membawa spanduk bertuliskan "Pak Wali Kota Medan!! Kerja sama penerapan E-Parking menghilangkan pendapatan kami". Aksi itu juga mendapat pengawalan ketat dari pihak Kepolisian. (t/bn)
Posting Komentar
0Komentar