Bupati Taput Dilantik Sebagai Ketua Bidang Pemerintahan dan Pendayagunaan Aparatur APKASI - Bicara News | Bicara Membangun Nusantara

Header Ads

Header ADS

Bupati Taput Dilantik Sebagai Ketua Bidang Pemerintahan dan Pendayagunaan Aparatur APKASI

 

Bicaranews.com|Bali - Bupati Tapanuli Utara (Taput) Drs. Nikson Nababan , M.Si dilantik selaku Ketua Bidang Pemerintahan dan Pendayagunaan Aparatur pada acara Pengukuhan Dewan Pengurus APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia)  Masa Bhakti 2021-2026 di Pecatu Ballroom, BNDCC, Nusa Dua Bali Kawasan Pariwisata, Nusa Dua Bali, Sabtu  (19/06/2021). 

Bupati Taput selaku Ketua Bidang Pemerintahan dan Pendayagunaan Aparatur dilantik oleh Ketua Umum Apkasi Sutan Riska Tuanku Kerajaan, SE pada Rakernas Apkasi XIII yang dihadiri Menteri Dalam Negeri sekaligus memberikan arahan dan menghadirkan narasumber Menko Perekonomian, Menko Kemaritiman dan Investasi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri Keuangan dan Menteri Koperasi dan UKM.

Pada kesempatan itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan harapannya akan kinerja Apkasi lebih fokus pada peningkatan kualitas SDM. "Saya harap agar selalu fokus terhadap program yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah," ujar Mendagri mengawali sambutannya. 

Untuk menghadirkan APBD yang pro rakyat, transparan dan tidak koruptif, Kementerian Dalam Negeri akan terus meningkatkan pembinaan, pengawasan dan penjatuhan sanksi administratif bagi pemerintah daerah. 

"Saya berharap Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dapat berperan aktif mendorong anggotanya yang tersebar di 416 kabupaten untukmembangun sinergitas sebagai upaya keterpaduan strategis antara kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah", ujar Mendagri menambahkan. 

Sinergitas Pemerintah Kabupaten melalui Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) akan sangat berdampak positif bilamana disinergikan dengan baik bersama dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi. "Pemerintah Kabupaten harus dapat menjadi contoh sebuah tata kelola pemerintahan yang mampu melahirkan administrasi pelayanan publik yang cepat, efisien serta mendukung investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten," ujar Mendagri mengakhiri.(humas/bn)

Diberdayakan oleh Blogger.