bicaranews.com|JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat.
"Benar, KPK melakukan tangkap tangan di Nganjuk" kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat dikonfirmasi Kompas.com pada Senin (10/5/2021).
Kendati demikian, Ghufron tidak memerinci terkait kapan kegiatan OTT tersebut.
Dia juga belum bersedia menjelaskan bukti yang diamankan KPK dari OTT kali ini. Ghufron kemudian menjelaskan bahwa OTT terhadap Bupati Nganjuk dilakukan atas dugaan lelang jabatan.
"Diduga TPK (tindak pidana korupsi) dalam lelang jabatan," ucap Ghufron.
"Detailnya kami sedang memeriksa, bersabar dulu nanti kami ekspose," kata dia.
Selain itu, ia menyebutkan bahwa saat ini KPK sedang melakukan pengembangan terkait hasil OTT ini. "Siapa saja dan berapa uang yang diamankan kita sedang melakukan pemeriksaan," ucap Ghufron.
Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat diketahui menjabat untuk periode 2018-2023. Novi yang berpasangan dengan Marhaen Djumadi menang Pilkada Nganjuk, setelah mereka diusung oleh PKB, Partai Hanura, dan PDI-P.
Dia disebut merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPW PKB Jawa Timur.
Meskipun, dia juga pernah diketahui memiliki kartu tanda anggota PDI Perjuangan. Namun, PKB telah membantah bahwa Novi Rahman Hidayat adalah kader partainya.
Adapun OTT ini dilakukan KPK saat masyarakat menyoroti hasil tes wawasan kebangsaan terhadap lebih dari 1.000 pegawai KPK.
TWK dilakukan sebagai bagian dari proses alih status kepegawaian KPK menjadi aparatur sipil negara.
Sebanyak 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lulus dalam TWK tersebut, termasuk mereka yang sedang menangani sejumlah kasus besar.
Ruangan BKD Disegel
Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, membenarkan terdapat salah satu lokasi di kantor BKD Kabupaten Nganjuk yang disegel setelah informasi operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diduga juga turut mengamankan Bupati Nganjuk NRH.
"Ruangan di BKD yang disegel. Namun, kami juga masih menunggu informasi resmi," kata Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat (Kasubag Humas) dan Protokol Pemkab Nganjuk Asti Widyartini di Nganjuk, Senin.
Ia mengatakan saat ini aktivitas perkantoran berjalan seperti biasa, kendati ada informasi operasi tangkap tangan KPK yang diduga turut mengamankan Bupati Nganjuk.
Para pegawai masuk seperti biasa. Namun, semenjak pandemi COVID-19 tidak ada rutinitas apel, sehingga langsung masuk kantor.
"Nganjuk zona oranye jadi semua pegawai masuk seperti biasa. Kalau apel semenjak pandemi tidak ada apel," kata dia.
Dirinya juga tidak mengetahui dengan persis kasus yang saat ini ditangani KPK. Ia hanya mendapatkan informasi OTT itu dari media daring.
Informasinya, ruangan di BKD Kabupaten Nganjuk yang disegel itu adalah ruang sub bidang mutasi. Ruangan tersebut diberi garis polisi dilarang melintas. Namun, terkait dengan kasus OTT yang juga memeriksa Bupati Nganjuk NRH, hingga kini belum ada konfirmasi pasti.
Sementara itu, Wakil Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi tidak menjawab saat dikonfirmasi terkait dengan kabar OTT KPK tersebut. Begitu juga dengan Kapolres Nganjuk AKBP Harviadhi Agung Pratama. Pesan yang dikirimkan lewat WhatsApp tidak memberikan balasan jawaban.
Namun, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron di Jakarta membenarkan terkait dengan OTT tersebut. Selain mengamankan Bupati Nganjuk, juga menyita sejumlah uang tunai yang belum disebut jumlahnya.
OTT itu diduga terkait dengan lelang jabatan di lingkungan Pemkab Nganjuk. KPK juga menyebut kegiatan OTT tersebut hasil kerja sama dengan Bareskrim Mabes Polri.
Sementara itu, berdasarkan ketentuan KUHAP, lembaga antirasuah tersebut mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak yang diamankan termasuk Bupati. (kps/ant)
Posting Komentar
0Komentar