Bicaranews.com|Jakarta - Puluhan orang tergabung dalam Aliansi Medan Perantau [AMP], melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] dengan membawa spanduk, meminta agar KPK memeriksa Bupati Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, terkait dugaan sejumlah kasus korupsi, senilai Rp 4,5 miliar, Senin (4/2/2021).
“Kami mendesak KPK pimpinan Firli Bahuri turun ke Kabupaten Langkat dan memeriksa oknum Bupati Langkat dalam dugaan sejumlah kasus korupsi yang selama ini terkesan tidak tersentuh oleh aparat penegak hukum,” kata salah seorang orator di depan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, sebagaimana diberitakan RMOL Sumut.
Seperti di-publis media massa lainnya, Korlap Aliansi Medan Perantau, Didon, mengaku pihaknya membawa sejumlah tuntutan. Pertama, meminta KPK mengusut dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme diduga dilakukan Bupati Langkat TRP, ditengarai melibatkan saudara kandungnya, IP berkaitan fee proyek pembangunan daerah Langkat.
“Meminta KPK mengusut tuntas dugaan adanya proyek fiktif yang diduga dilakukan TRP saat menjabat sebagai Ketua DPRD Langkat yang ditengarai merugikan negara senilai Rp 4,5 miliar pada tahun anggaran 2017-2018,” jelas Didon.
KPK juga diminta mengusut dugaan suap lelang jabatan dilakukan TRP, yaitu para pejabat eselon yang ingin memiliki jabatan diwajibkan menyetor ratusan juta hingga miliaran rupiah.
Kemudian AMP meminta KPK memeriksa pajak perusahaan kelapa sawit milik TRP yang diduga tidak menyetor pajak ke negara selama menjabat sebagai Bupati Langkat.
“Kami juga meminta KPK mengusut dugaan fee dana BOS yang diduga seluruh kepala sekolah se-Kabupaten Langkat menyetor kepada TRP senilai Rp 200 ribu sampai dengan Rp 300 ribu per-siswa,” tandasnya. (t/bn)
Posting Komentar
0Komentar