APPC Keluhkan Kebijakan Kepala PPN, Wali Kota : Saya Minta Kebijakan Itu Dicabut dan Dikaji Ulang - Bicara News | Bicara Membangun Nusantara

Header Ads

Header ADS

APPC Keluhkan Kebijakan Kepala PPN, Wali Kota : Saya Minta Kebijakan Itu Dicabut dan Dikaji Ulang

APPC Sibolga

Bicaranews.com|SIBOLGA – Pengusaha perikanan yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Pukat Cincin (APPC) Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah, lakukan audiensi dengan Wali Kota Sibolga Drs. HM. Syarfi Hutauruk, MM di Aula Nusantara lantai II kantor Wali Kota Sibolga, Selasa (08/12/2020).

Dalam audiensi dipimpin Ketua APPC Kastamasyah Hutabarat dan didampingi Wakil Ketua DPRD Jamil Zeb Tumori, SH, M.AP itu meminta perlindungan Wali Kota terhadap kebijakan yang dikeluarkan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sibolga Makkasau, bahwa setiap Kapal Ikan dengan tonase 30 GT ke atas wajib bersandar dan membongkar hasil tangkapan ikannya di PPN Sibolga. Dimana jika tidak dipatuhi, sesuai amanah Undang-Undang pemilik kapal akan dikenai sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin atau pencabutan izin.

Ketua APPC dan Wakil Ketua DPRD menilai kebijakan tersebut berpotensi besar merusak kearifan lokal Tangkahan sebagai mata rantai perekonomian masyarakat, yang tentunya berdampak pada hancurnya keseluruhan roda perekonomian di Kota Sibolga.

“Jauh sblum ada PPN, Tangkahan sudah ada sebagai mata rantai ekonomi masyarakat kota Sibolga. Kapal mau berangkat semua difasilitasi/dimodali Tangkahan. Mulai keperluan es, minyak, bahan makanan, dan lain sebagainya. Apa PPN sudah siap untuk ini. Belum lagi persoalan harga ikan. Apa PPN mampu menampung puluhan kapal bongkar sekaligus di pagi hari. Jika kami lihat fasilitas PPN tentu tidak mampu. Juga bagaimana masyarakat sekitaran tangkahan, yang selama ini mengais rezeki dari dampak positif proses bongkar muat kapal ikan ditangkahan," ujar Ketua APPC.

Menyikapi paparan yang disampaikan Ketua APPC dan Wakil Ketua DPRD, Wali Kota meminta Kepala PPN agar mencabut dan mengkaji ulang kebijakan tersebut.

“Saya minta Kepala PPN mencabut dan mengkaji ulang kebijakan tersebut. Kondisi ekonomi masyarakat kita sejak pandemi Covid-19, belum ada saja yang mengganggu, sudah sangat terganggu. Maka tolong jangan lagi ditambah gangguan. Semua pejabat yang diangkat termasuk Kepala PPN, tentu ingin menunjukkan prestasi kerjanya," ungkap Walikota. 

"Tetapi untuk menunjukkan prestasi kerja, harus diutamakan kesejahteraan masyarakat. PPN hadir tentu untuk semakin mensejahterakan rakyat, bukan sebaliknya. Kebijakan Kepala PPN ini menurut kami kurang tepat, perlu didiskusikan bersama lagi,” himbau Wali Kota.

Wali Kota menegaskan, Sektor perikanan merupakan mesin penggerak utama roda perekonomian di Kota Sibolga. "Ini persoalan hajat hidup orang banyak. Buruh bongkar muat tangkahan, penarik becak, pemilih ikan, pedagang makanan, bahkan hingga daya beli di pasar akan terdampak. Kalau ada upaya-upaya yang membuat rakyat saya lapar, akan berhadapan dengan saya selaku Pimpinan Pemerintahan di Sibolga," sebut Syarfi.

Wali Kota didampingi Asisten II Hendra Darmalius, A.Pt dan Kepala Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian Ir. Binsar Manalu, menyatakan segera menyurati PPN terkait hal ini. Juga menembuskan ke Dirjen terkait dan Menteri Kelautan dan Perikanan. Serta pasca Pilkada akan menggelar rapat bersama Kepala PPN bersama Forkopimda untuk pembahasan lebih lanjut, juga terkait keluhan-keluhan di bidang perikanan lainnya.

Diakhir audiensi, Wali Kota juga mengajak seluruh pengusaha perikanan terkhusus APPC, untuk mendoakan agar pada helatan pada Pilkada yang akan berlangsung, terpilih Pemimpin yang terbaik dan peduli pada nasib nelayan. 

Wali Kota juga menyatakan, kendati nanti tidak lagi sebagai Wali Kota, siap membantu memfasilitasi keluhan para pengusaha perikanan ke Komisi IV DPR RI, yang membidangi perikanan dan kelautan. Dikarenakan Wali Kota juga pernah menjadi Ketua Komisi IV DPR RI dan mempunyai hubungan baik hingga saat ini.(humas/bn)

Diberdayakan oleh Blogger.