Bupati Taput Terima Penghargaan Opini WTP ke-6 dari Pemerintah RI - Bicara News | Bicara Membangun Nusantara

Header Ads

Header ADS

Bupati Taput Terima Penghargaan Opini WTP ke-6 dari Pemerintah RI

Bicaranews.com|Taput - Bupati Tapanuli Utara (Taput) Drs. Nikson Nababan, M. Si didampingi Asisten Pembangunan dan Perekonomian Osmar Silalahi menerima penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2019 dari Pemerintah Republik Indonesia oleh BPK yang diserahkan oleh Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara Tiarta Sebayang, bertempat di Sopo Rakyat kanopi Rumah Dinas Bupati Taput, Tarutung, Selasa (3/11/2020).

"Puji syukur atas penghargaan ini, 6 tahun kepimpinan saya Tapanuli Utara telah meraih 6 kali opini WTP sejak tahun 2014.  Dalam melanjutkan pembangunan ini masih banyak yang harus kita lakukan untuk mengejar ketertinggalan kita. Anggaran lebih diutamakan menangani jalan dan jembatan dengan memperhatikan kualitas, kemudian prioritas sektor Kesehatan hingga kelengkapan sarana dan prasana di RSUD dan juga peningkatan pelayanan puskesmas," ungkap Nikson mengawali sambutannya.

"Di sektor Pertanian kita lakukan dengan brigade pertanian, menggratiskan mekanisasi intensifikasi dan extensifitasi pertanian serta pembenahan sektor Pendidikan untuk peningkatan mutu SDM. Pembangunan  kita upayakan agar selalu cenderung naik," tambah Bupati. 

Bupati juga berharap perhatian Pemerintah Pusat dalam perimbangan pembagian Dana untuk daerah sesuai kondisi daerah seperti DAU, DID dan Dana Bagi Hasil. 

"Hanya untuk pembangunan infrastruktur jalan saja butuh 300-an milyard setiap tahun. Kita selalu upayakan agar APBD lebih prioritas terhadap pembangunan masyarakat sehingga tidak terlalu terkuras untuk belanja barang dan jasa termasuk biaya operasional setiap OPD. Saran kami agar formula untuk untuk penghitungan besaran dana pusat tersebut lebih sesuai kondisi masing-masing daerah," tambah Bupati.

Diakhir sambutannya,  Bupati juga menyampaikan terimakasih atas penghargaan WTP tersebut. Ia juga berharap atas raihan itu menjadi sejalan dengan perhatian Pemerintah Pusat dalam menambah besaran anggaran untuk pembangunan di Tapanuli Utara. 

Sementara itu,  Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provsu menjelaskan bahwa penghargaan kepada Pemda Taput karena sudah lebih dari 5 kali meraih opini WTP. "Kalau kita bicara tentang keuangan negara kita harus mampu menyusun laporan keuangan sesuai dengan sistem akutansi, bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita pun harus mampu menerapkan akuntansi. Terutama dalam pelaksanaan tugas Penerintahan harus menghindari in-efisiensi, hindari belanja barang jasa yang tidak perlu," ucapnya. 

"Bukan hal yang mudah untuk mewujudkan WTP, apalagi sampai lebih dari 5 kali secara berturut-turut, ini sesuatu yang patut dibanggakan. Opini WTP oleh BPK ini berdasarkan pemeriksaan keuangan sesuai dengan yang diterima dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. Kementerian Keuangan turut bangga atas opini WTP ini artinya Kementerian Keuangan selaku perbendaraan negara yang menyalurkan anggaran turut merasa bangga," jelas Kanwil Tiarta Sebayang yang dilanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan dari Pemerintah RI."

"Kami mewakili Menteri Keuangan menyampaikan langsung piagam penghargaan bagi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sebagai Pemda yang telah meraih opini WTP lebih dari 5 kali ke atas," ucap Kanwil Tiarta Sebayang sembari menyerahkan penghargaan.

Usai penyerahan penghargaan tersebut, Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provsu yang diwakili oleh Mercy Monika Sitompul Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menyampaikan paparan dan FGD bersama para pimpinan Perangkat Daerah  terkait bagaimana tata kelola keuangan APBD, kriteria-kriteria Belanja APBD dan Kategori Kinerja serta metodologi penghitungan Dana Insentif Daerah (DID) serta strategi dalam meningkatkan Penghasilan Asli Daerah.

"Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara perlu memperhatikan beberapa kriteria penilaian sehingga DID semakin bertambah. Kebanggaan tersendiri melihat Bapak Nikson selaku Bupati yang selalu 'kepo' terhadap anggaran demi percepatan pembangunan daerahnya, respon pak Bupati sangat luar biasa," ucap Mercy Monika disela paparannya.

"Selain refocusing dan realokasi APBD, dalam 3 tahun terakhir ini kita sudah melakukan rasionalisasi sehingga lebih banyak anggaran yang dapat kita gunakan untuk pelayanan masyarakat. Dinas teknis terkait harus mampu melaksanakan Peraturan yang mengikat sehingga hasil penilaian tersebut memuaskan. Lengkapi semua data apa yang telah kita kerjakan. Semua OPD harus kerja keras sehingga memperoleh dana dari Pemerintah Pusat. Lakukan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik selaku salah satu sumber data," tegas Bupati sekaligus mengakhiri pertemuan tersebut.(humas/bn)

Diberdayakan oleh Blogger.