Bupati Labusel Serahkan Lahan Pembangunan Polres Kepada Kapolda Sumut - Bicara News | Bicara Membangun Nusantara

Header Ads

Header ADS

Bupati Labusel Serahkan Lahan Pembangunan Polres Kepada Kapolda Sumut

Bicaranews|Kotapinang - Bupati Labusel, Wildan Aswan Tanjung menyerahkan lahan seluas 5,3 hektar kepada Kapolda Sumut, Irjen Pol. Martuani Sormin Siregar saat kunjungan kerja ke Kabupaten Labuhanbatu, dalam rangka pengecekan kampung tangguh, pendisiplinan penerapan protokol kesehatan, dan ketahanan pangan, Rabu (2/9/2020).

Pada penyerahan lahan untuk rencana pembangunan Polres di Kabupaten Labusel, Wildan mengatakan, rencana pembangunan Polres sudah dirancang dan dipikirkan untuk efisiensi wilayah hukum Polda Sumut.

“Sesuai rencana, pembangunan Polres akan berdekatan dengan area perkantoran DPRD di Desa Hadundung, Kecamatan Kotapinang,” kata Bupati Labusel melalui Kepala Dinas Kominfo M Irsan kepada wartawan, Kamis (3/9/2020).

Dikatakan Irsan, selama ini Polri sangat berhasil dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta ikut andil dalam percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Labusel. Selain lahan perkantoran Polres di Labusel kata dia, Pemkab juga sudah menyiapkan rencana untuk Kantor Kejaksaan Negeri, Kantor Kementerian Agama, dan selanjutnya kantor Komando Distrik Militer.

Kapolda Sumut, Irjen Pol Martuani Sormin mengapresiasi Pemkab Labusel atas pembangunan Polres di wilayah Selatan ini. Menurutnya, permasalahan dari pemekaran daerah, karena tidak diimbangi dengan pembangunan kantor Kepolisian Resor maupun Komando Distrik TNI di Kodam I Bukit Barisan. Sehingga, pelayanan hukum di 450 kecamatan di Sumut, belum berjalan optimal pada setiap daerah.

Secara teknis kata dia, TNI dan Polri menggagas konsep, minimal 210 pembangunan Polres dan Kodim di wilayah Sumut serta menyiapkan pembangunan, infrastruktur, peralatan, dan kesiapan personelnya. Menurutnya, pelayanan hukum, pendekatan kepada masyarakat serta keamanan dan ketertiban akan lebih terjaga.

"Permasalahan di Sumatera Utara ini, 450 kecamatan, tetapi tidak semua ada perkantoran kepolisian. Mungkin Kodim lebih sedikit lagi. Kami punya konsep 210 perkantoran belum ada separuh dari kecamatan. Saya rasa juga masalah yang sama di kantor TNI, Kodam I Bukit Barisan,"katanya. (sib)

Diberdayakan oleh Blogger.