Aksi Damai GSPHH, Yang Paling Berhak Menentukan Kepala Daerah Bukan Elit Parpol, Melainkan Suara Rakyat - Bicara News | Bicara Membangun Nusantara

Header Ads

Header ADS

Aksi Damai GSPHH, Yang Paling Berhak Menentukan Kepala Daerah Bukan Elit Parpol, Melainkan Suara Rakyat

Bicaranews.com|Humbahas - Puluhan warga yang tergabung dalam Gerakan Solidaritas Pemuda Humbang Hasundutan (GSPHH) menggelar aksi damai yang dipusatkan di Simpang Empat Besar Doloksanggul, Senin (28/9).

Aksi yang dikawal puluhan anggota kepolisian itu diawali dari Tanah Lapang Merdeka Doloksanggul dan dilanjutkan ke Jalan Veteran, Simpang Kantor Polsek, Desa Pasaribu, Jalan RSUD, Pasar Baru, Parluasan Mesjid, Jalan Siliwangi, Jalan Letkol, Simpang Saitnihuta, dan dilanjutkan ke Simpang Empat Besar Doloksanggul dengan konvoi mengendarai sejumlah kendaraan roda empat, roda dua dan beca bermotor sambil membawa sejumlah spanduk dan alat pengeras suara.

Pelaku aksi itu tetap mematuhi protokol kesehatan itu. Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan untuk menyelamatkan demokrasi di Humbang Hasundutan, khususnya menjelang pelaksanaan Pilkada Humbang Hasundutan yang dinilai tidak demokratis, karena hanya diikuti satu pasangan calon melawan kotak kosong atau kolom kosong.

“Kami dari Gerakan Solidaritas Pemuda Humbang Hasundutan tidak setuju kepada penguasa elit-elit politik yang mengusung calon tunggal di Humbang Hasundutan,” ucap pimpinan aksi Bairun Purba didampingi koordinator lapangan Sabam Manalu.

Dia menambahkan, keputusan yang dibuat para penguasa elit-elit politik dengan mengusung calon tunggal di Pilkada Humbahas telah menghilangkan rasa kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap fungsi partai politik sebagai penampung dan penerima aspirasi masyarakat.

“Kami dari Gerakan Solidaritas Pemuda Humbang Hasundutan merasa sudah kehilangan keyakinan terhadap penguasa politik, yang memborong partai dalam pesta demokrasi di Humbang Hasundutan,” katanya.

Lebih lanjut dijelaskan, pesta demokrasi adalah perwujudan kedaulatan rakyat dalam menentukan kepala daerah, sehingga harus diberikan kebebasan kepada setiap warga dalam menentukan dan memilih kepala daerahnya. Selain itu kata dia, setiap warga juga harus bebas menilai, mengkritik, serta memberikan masukan kepada kepala daerahnya.

“Bupati petahana dalam pilkada kali ini sudah mengingkari kedaulatan rakyat, karena lebih mengedepankan kepentingan elit partai daripada dukungan rakyat. Petahana memborong semua rekomendasi Parpol dan tidak menyisakan sama sekali kepada calon lain,” tegasnya.

Ditambahkannya, akibat dari tindakan memborong partai politik itu, hak masyarakat yang merasa tertindas dan yang tidak merasakan dampak dan arti seorang pemimpin di daerahnya menjadi dirampas dan tidak dapat memberikan hak suaranya kepada calon lain. Sikap seperti itu, kata dia, tentunya sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi.

“Karena itu, kami dari Forum Solidaritas Pemuda Humbang Hasundutan menyerukan kepada seluruh masyarakat Humbang Hasundutan, agar tidak mau memberikan hak politiknya dirampas oleh para elit-elit politik. Masyarakat harus menunjukkan jati dirinya sebagai pemegang kedaulatan. Yang paling berhak menentukan kepala daerah itu bukan elit parpol, melainkan rakyat Humbang Hasundutan,” sebutnya dengan penuh semangat.

Sabam Manalu menambahkan, Undang-Undang Pilkada telah memberikan ruang bagi masyarakat yang tidak setuju dengan calon tunggal. Kata dia, apabila masyarakat tidak setuju dengan calon yang ada sekarang, karena berbagai alasan seperti kinerja yang tidak memuaskan, maka masyarakat harus menyatakan ketidaksetujuannya dengan memilih kolom kosong.

“Ketidaksetujuan kita terhadap calon tertentu tidak boleh kita diamkan. Karena apabila kita diamkan, maka kesewenang-wenangan akan semakin menjadi-jadi. Warga masyarakat Humbahas adalah tuan bagi kepala daerahnya. Oleh karena itu, setiap calon kepala daerah tidak boleh mengabaikan aspirasinya, hanya karena sudah dapat dukungan dari elit parpol. Seorang calon kepala daerah harus mengambil hati rakyat bukan mengambil hati Ketua Umum Parpol. Dalam rangka itu, kami ingin mengajak semua elemen masyarakat agar tetap berpedoman kepada demokrasi yaitu kebebasan rakyat,” katanya.

Menanggapi aksi damai itu, tokoh masyarakat Humbahas, Mangupar Manullang didampingi tokoh pemuda Maradu Purba menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada gerakan solidaritas Pemuda Humbahas yang telah memberikan hati dan pikirannya untuk menyelamatkan demokrasi di daerah itu.

“Kita patut memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada para pemuda Humbang Hasundutan. Ternyata masih ada yang mau peduli dengan demokrasi kita saat ini. Mudah-mudahan pesan moral yang mereka orasi kan dapat diterima oleh seluruh masyarakat Humbang Hasundutan, bahwasanya kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Bukan di tangan para penguasa elit-elit politik,” kata mereka berdua. (sumber:SIB)

Diberdayakan oleh Blogger.