Bicaranews|Medan - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengapresiasi sinergitas berbagai pihak termasuk Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam melakukan pengamanan aset negara dengan melakukan sertifikasi tanah.
"Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut serta menyelesaikan permasalahan tanah dan sertifikasi tanah, pemerintah daerah, Kementerian ATR BPN, dan juga PLN," ujar Firli dalam pengarahannya pada Rapat Koordinasi Perbaikan Tata Kelola Aset PLN dan Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Sumut, di Medan, Kamis (27/8).
Ia mengatakan hal tersebut adalah upaya pencegahan korupsi dan KPK siap mengawal.
Sementara itu, Wakil Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyampaikan bahwa kerja sama ini adalah bentuk komitmen PLN untuk mengamankan, memelihara, dan mendayagunakan aset tanah dan properti yang dimiliki oleh PLN demi masa depan penyediaan tenaga listrik bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ia menjelaskan, di Sumatera Utara kurang lebih 1.105 sertifikat tanah aset negara yang dikelola PLN telah disertifikasi dan sementara ini menjadi yang tertinggi.
Darmawan mengatakan ke-1.105 aset tersebut memiliki nilai sebesar Rp350 miliar. Hingga akhir 2019 di Provinsi Sumut baru 268 persil tanah PLN yang sudah bersertifikat, sedangkan 7.283 persil lainnya belum.
"PLN menargetkan 75 persen persil tanah telah tersertifikasi pada akhir tahun 2020," katanya.(antara)
Posting Komentar
0Komentar