DPRD Nilai Pemko Medan Kurang Mendukung KBN, Dirut PD Pembangunan : Butuh Rp50 M untuk Membenahi

DPRD Nilai Pemko Medan Kurang Mendukung KBN, Dirut PD Pembangunan : Butuh Rp50 M untuk Membenahi

Rambe
By -
0


Bicara News|Medan - Walaupun dengan kondisi kurang perawatan akibat kurangnya anggaran, terutama saat pandemi Covid-19 berlangsung, namun saat ini Kebun Binatang Medan (KBM) masih memiliki keunggulan terutama hewan langka yaitu Harimau Sumatera. 
Untuk pengembangan Harimau Sumatera, KBM siap melakukan pengembangan dan mengawinkannya. Namun persoalannya adalah dana yang kurang, ujar Sekretaris Komisi III DPRD Medan Erwin Siahaan kepada wartawan, Senin (20/7) saat mengunjungi KBM bersama Ketua Komisi III M Afri Rizky Lubis, Hendri Duin Sembiring, Ishak A Tarigan dan Netty Y Siregar. 
Dalam kunjungan yang diterima Dirut PD Pembangunan Putrama Alkhairi dan para staf KBM itu, didapati keluhan kurangnya dukungan Pemko terhadap objek wisata kebanggan Kota Medan itu. Bahkan kondisi KBM saat ini cukup memprihatinkan dengan kandang hewan yang sudah tua dan kurang menarik untuk dikunjungi. 
Namun disebutkan pihak KBM, saat ini Harimau Sumatera yang mereka asuh siap dikawinkan. Namun karena biayanya sangat besar, membuat pihaknya tidak mengawinkan hewan buas itu. Kecuali ada donatur untuk mengadopsi anak harimau itu nantinya, pihaknya siap mengawinkannya. Namun semua biaya harus ditanggung pihak pengadopsi, ujarnya. 
Ditambahkan drh Yona yang bertugas di KBM, untuk mengawinkan dan mengurus harimau sampai melahirkan, diperlukan anggaran puluhan juta. Hal itu yang membuat pihak pengelola KBM berfikir untuk mengawinkannya. 


Hendri Duin menambahkan, seharusnya pihak KBM tidak boleh pesimis dengan kondisi ini dan tetap berinovasi dalam mengembangkan objek wisata kebanggaan Kota Medan ini. Kalau bicara bisnis, ujar Politisi PDI Perjuangan itu, harus ada marketingnya. Pengusaha RM Tesalonika itu menyebutkan, pihaknya saja sudah masuk brandnya ke penerbangan. Sehingga para wisatawan dari Singapura memiliki refrensi ke Tesalonika kalau mau makan, ujarnya. 
“Masa KBM yang begitu besar tidak memiliki marketing yang bisa menjual wisatanya ke luar,” sebutnya seraya menambahkan pihak KBM dan Dirut PD Pembangunan harus memiliki inovasi dan kreatif dalam ‘menjual objek wisata itu keluar.  
Sementara itu Ketua Komisi III, M Afri Rizky Lubis kepada wartawan menyebutkan, kunjungan kali ini dilakukan untuk melihat kondisi KBM terkini setelah penerapan new normal. Ternyata kondisi KBM setelah ditinjau cukup memprihatinkan, dimana kondisi jalan ke dalam sangat rusak. Belum lagi sepanjang jalan menuju KBM yang sangat rusak. 
“Seharusnya pihak Pemko memperhatikan ini, dengan memperbaiki jalan rusak dan membantu KBM dalam memperbaiki fasilitas yang ada sehingga bisa menarik. Apalagi KBM merupakan aset wisata Pemko yang sangat strategis yang harus dijaga,” ujar Politisi Golkar itu. 
Pihak Dinas Pariwisata Kota Medan pun disesalkan karena dinilai kurang mendukung objek wisata KBM ini. Padahal KBM sangat potensial dan bisa menjadi andalan Kota Medan, ujarnya. Buktinya, promosi Dinas Pariwisata Kota Medan sangat kurang terhadap KBM, sebutnya. 
Sementara itu Dirut PD Pembangunan Putrama kepada wartawan menyebutkan pihaknya sudah bisa membuka KBM ini di masa pandemi Covid-19 dengan memenuhi protokol kesehatan seperti menyediakan cuci tangan, pengukur suhu tubuh dan handsanitizer. Walaupun di masa pandemi Covid-19, banyak karyawan yang dirumahkan dengan memberi gaji 20 persen, setidaknya pihaknya masih berupaya berbenah. 


Dengan kondisi pengunjung yang sangat minim, pihaknya masih berharap banyak dukungan dari Pemko dan pihak ketiga untuk membantu pengelolaan KBM, seperti memenuhi kebutuhan makan hewan. Sudah ada beberapa donatur yang membantu biaya makan hewan di KBM, ujar mantan Anggota DPRD Medan 2 periode itu. 
Apalagi dengan kondisi KBM sekarang ini, masih banyak yang harus dibenahi. Setidaknya untuk tahap awal, pihaknya butuh ‘suntikan’ dana Rp.10 miliar untuk berbenah seperti memperbaiki kandang dan lainnya. Kalau untuk membenahi semuanya, paling tidak Rp.50 miliar dana yang harus disediakan. Untuk itu dirinya berharap Pemko bisa memperhatikan kondisi ini, ujarnya. (t/bn)

Posting Komentar

0Komentar

Posting Komentar (0)